Liputan6.com, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyayangkan sikap sebagian anggota DPR RI yang ngotot membentuk panitia khusus hak angket mafia pajak. DPR yang telah memiliki panitia kerja semestinya tak perlu membentuk pansus hak angket perpajakan. "Saya rasa pemerintah melihat ini sudah berjalan baik adanya Panja di Komisi III. Jadi ada apa?" kata Patrialis heran usai menghadiri rapat paripurna pengesahan undang-undang tentang pemilu dan hak angket di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2) siang. Knowledge can give you a real advantage. To make sure you're fully informed about mobil keluarga ideal terbaik indonesia, keep reading.
Rapat paripurna soal hak angket mafia pajak berjalan alot. Beberapa fraksi mengusulkan hak angket mafia pajak yakni Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara fraksi yang menolak hak angket pajak dimotori oleh Partai Demokrat. Partai lainnya yang menolak adalah Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerindra. Sampai saat ini rapat paripurna masih berlangsung.(JUM)
Rapat paripurna soal hak angket mafia pajak berjalan alot. Beberapa fraksi mengusulkan hak angket mafia pajak yakni Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara fraksi yang menolak hak angket pajak dimotori oleh Partai Demokrat. Partai lainnya yang menolak adalah Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Gerindra. Sampai saat ini rapat paripurna masih berlangsung.(JUM)
No comments:
Post a Comment