VIVAnews - Rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sore ini, Senin 12 April 2010 akhirnya ditunda. Saya percaya bahwa apa yang telah Anda baca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membereskan segala ketidakpastian yang mungkin tetap.
DPR memaksa pemerintah agar mendatangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam rapat bersama DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis mengatakan rapat ditunda atas sebagian besar permintaan anggota dewan. "Anggota meminta Menko Perekonomian datang supaya pembahasannya lebih detail," kata Emir menutup rapat di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 12 April 2010.
Wakil Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tidak masalah diskors karena deadline masih 14 April 2010. "Saya kira kalau sudah confirmed dan sepaham, pembahasan bisa cepat, jadi tidak masalah," ujar Melchias.
Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi juga mengatakan DPR pada dasarnya tidak menolak kedatangan Menteri Keuangan. "Menkeu tetap sah karena beliau mewakili Presiden," ujarnya.
DPR berjanji tetap akan memperhatikan kepentingan nasional dibanding egoisme partai politik. Anggota Komisi XI lain Nusron Wahid mengatakan bahwa sebenarnya rapat kali ini DPR menerima.
"Kami meminta menko datang, itu karena sesuai dengan surat Presiden sendiri. Akan lebih baik menurut pandangan kami kalau menko perekonomian diundang dan datang bersama menteri keuangan," ujarnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta membenarkan bahwa banyak hal yang mulai harus diubah dari pola pikir pemerintah dan DPR sekarang.
"Masyarakat itu tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi, defisit, dan lifting, tapi bagaimana sektor riil itu bisa bergerak. Apa menkeu itu bisa jawab? Saya kira Menko Perekonomian yang lebih paham tentang itu," ujar dia. arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
DPR memaksa pemerintah agar mendatangkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam rapat bersama DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis mengatakan rapat ditunda atas sebagian besar permintaan anggota dewan. "Anggota meminta Menko Perekonomian datang supaya pembahasannya lebih detail," kata Emir menutup rapat di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 12 April 2010.
Wakil Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tidak masalah diskors karena deadline masih 14 April 2010. "Saya kira kalau sudah confirmed dan sepaham, pembahasan bisa cepat, jadi tidak masalah," ujar Melchias.
Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi juga mengatakan DPR pada dasarnya tidak menolak kedatangan Menteri Keuangan. "Menkeu tetap sah karena beliau mewakili Presiden," ujarnya.
DPR berjanji tetap akan memperhatikan kepentingan nasional dibanding egoisme partai politik. Anggota Komisi XI lain Nusron Wahid mengatakan bahwa sebenarnya rapat kali ini DPR menerima.
"Kami meminta menko datang, itu karena sesuai dengan surat Presiden sendiri. Akan lebih baik menurut pandangan kami kalau menko perekonomian diundang dan datang bersama menteri keuangan," ujarnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta membenarkan bahwa banyak hal yang mulai harus diubah dari pola pikir pemerintah dan DPR sekarang.
"Masyarakat itu tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi, defisit, dan lifting, tapi bagaimana sektor riil itu bisa bergerak. Apa menkeu itu bisa jawab? Saya kira Menko Perekonomian yang lebih paham tentang itu," ujar dia. arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment