VIVAnews - Pemerintah berencana melakukan revisi neraca gas menyusul masih belum terpenuhinya pasokan dalam negeri. Gas dari lapangan Donggi Senoro akan dimasukkan dalam penghitungan. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas) Ditjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan revisi akan dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan defisit dan alokasi gas domestik apalagi rencana pembangunan floating storage receiving terminal (FSRT) yang direncanakan juga belum dibangun. "Secara terus menerus akan kita lakukan evaluasi," ujar dia di Jakarta Sabtu 15 Mei 2010. Menurut dia, dalam revisi akan dimasukan gas dari lapangan Donggi Senoro, serta penghitungan kembali kebutuhan gas pupuk dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero). Anda yang belum terbiasa dengan kata kunci pada% terbaru% kini memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Belum terpenuhinya pasokan, kata dia, bukan terjadi defisit gas tetapi akibat tidak memadainya infrastruktur. "Contohnya kita punya gas di Tangguh tetapi kan untuk dibawa ke Jawa tidak ada infrastrukturnya," kata dia. Sedangkan untuk membangun pipa membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu tiga tahun. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak agar modifikasi LNG Terminal Arun bisa dipercepat. Terminal ini diharapkan bisa menjadi terminal darurat sambil menunggu Floating Storage Receiving Terminal di Sumatera Utara dan Jawa Barat selesai dibangun. Kalau kita menunggu receiving terminal yang mau dibangun, kelihatannya masih makan waktu sekitar 1,5 tahun. Makanya kita berharap agar terminal darurat ini bisa selesai lebih cepat, kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Menurut Mustafa, modifikasi LNG terminal Arun milik ExxonMobil tersebut nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan patungan Pertamina dan PGN atau bisa saja dikerjakan oleh Pertamina atau PGN. Saat ini kedua BUMN yang bergerak di sektor Migas tersebut sedang melakukan kajian mengenai modifikasi dari proyek tersebut. (umi) ¢ VIVAnews
Belum terpenuhinya pasokan, kata dia, bukan terjadi defisit gas tetapi akibat tidak memadainya infrastruktur. "Contohnya kita punya gas di Tangguh tetapi kan untuk dibawa ke Jawa tidak ada infrastrukturnya," kata dia. Sedangkan untuk membangun pipa membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu tiga tahun. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak agar modifikasi LNG Terminal Arun bisa dipercepat. Terminal ini diharapkan bisa menjadi terminal darurat sambil menunggu Floating Storage Receiving Terminal di Sumatera Utara dan Jawa Barat selesai dibangun. Kalau kita menunggu receiving terminal yang mau dibangun, kelihatannya masih makan waktu sekitar 1,5 tahun. Makanya kita berharap agar terminal darurat ini bisa selesai lebih cepat, kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Menurut Mustafa, modifikasi LNG terminal Arun milik ExxonMobil tersebut nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan patungan Pertamina dan PGN atau bisa saja dikerjakan oleh Pertamina atau PGN. Saat ini kedua BUMN yang bergerak di sektor Migas tersebut sedang melakukan kajian mengenai modifikasi dari proyek tersebut. (umi) ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment