VIVAnews - Perum Perhutani berharap mampu menjadi perusahaan penampung hasil kayu rakyat layaknya Perum Bulog pada komoditas kayu. Hal tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga kayu di samping mencegah penebangan kayu liar (illegal logging). "Kami sudah menerapkan langkah ini pada 2009, dan selama dua bulan antusiasme masyarakat begitu tinggi," kata Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina usai rapat dengar pendapat Deputi bidang Agroindustri, Kehutanan, Percetakan, dan Penerbitan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa 9 Februari 2010. Menurut Upik, selama dua bulan percobaan menjadi 'Bulog' kayu tersebut, perseroan telah mengeluarkan sekitar Rp 2 miliar dana dari rencana Rp 4 miliar yang digunakan untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat. Tahun ini, perusahaan mengharapkan bisa menggunakan dana sekitar Rp 200 miliar yang mampu menyerap sekitar 200 ribu meter kubik kayu rakyat. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan sedikit lebih membaca, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Upik menilai produksi kayu masyarakat khususnya di Pulau Jawa saat ini cukup besar yaitu berkisar 2-3 juta meter kubik. Namun, ketika masyarakat membutuhkan dana, mereka tidak dapat leluasa menjual kayu tersebut sesuai harga yang pantas. Kondisi tersebut juga menyebabkan munculnya kegiatan perdagangan liar kayu. Perhutani, dia melanjutkan, mengharapkan dapat menyerap sekitar 10-50 persen dari produksi kayu rakyat tersebut, sehingga perusahaan bisa berposisi sebagai penjaga kestabilan harga. Selama ini, Perhutani mengaku masih mengalami kendala terutama dalam hal ketersediaan dana untuk membeli kayu dari masyarakat. Idealnya, untuk bisa menjadi 'Bulog'-nya kayu, Perhutani sedikitnya membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar. "Kami terbatas pada aturan mengenai dana talangan. Padahal kami ingin menjadi katalis," ujarnya. arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
Upik menilai produksi kayu masyarakat khususnya di Pulau Jawa saat ini cukup besar yaitu berkisar 2-3 juta meter kubik. Namun, ketika masyarakat membutuhkan dana, mereka tidak dapat leluasa menjual kayu tersebut sesuai harga yang pantas. Kondisi tersebut juga menyebabkan munculnya kegiatan perdagangan liar kayu. Perhutani, dia melanjutkan, mengharapkan dapat menyerap sekitar 10-50 persen dari produksi kayu rakyat tersebut, sehingga perusahaan bisa berposisi sebagai penjaga kestabilan harga. Selama ini, Perhutani mengaku masih mengalami kendala terutama dalam hal ketersediaan dana untuk membeli kayu dari masyarakat. Idealnya, untuk bisa menjadi 'Bulog'-nya kayu, Perhutani sedikitnya membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar. "Kami terbatas pada aturan mengenai dana talangan. Padahal kami ingin menjadi katalis," ujarnya. arinto.wibowo@vivanews.com ¢ VIVAnews
No comments:
Post a Comment